Wartabrita.com, Jakarta – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi mengatakan, warga Kota Malang, Jawa Timur merasa risih dengan kebijakan mundur jauh ke belakang Wali Kota Malang, Sutiaji.
Bagaimana tidak? Sutiaji, juga politikus Partai Demokrat itu, secara tersirat berupaya mengutak atik pondasi nilai toleransi lewat melegitimasi Raperda Malang Halal.
Padahal, mayoritas warga di kota terbesar kedua di Jawa Timur itu, adalah beragama Islam. Hakikatnya sudah tahu bagaimana soal gaya hidup halal, karena itu merupakan sarana untuk memelihara diri dan jiwa, serta untuk mendekatkan diri kepada pencipta, Allah SWT.
“Pancasila sudah final toleransi sudah final. Apakah karena dekat-dekat pemilu ini maka dibuat-buat supaya keluar anggaran?,” kata Habib Syakur dalam keterangannya, Rabu (21/9/2022).
Habib Syakur mendesak Pemkot Malang segera mencabut Raperda Malang Halal karena sudah sangat tak relevan. Pasalnya, jauh sebelum Sutiaji menjabat, Kota Malang sudah ditempati berbagai macam orang dari beragam suku bangsa, budaya dan agama.
Malang juga merupakan kota heterogen yang menjunjung tinggi nilai toleransi. Dibutuhkan saat ini adalah Raperda soal peningkatan kualitas insan Indonesia yang sejati dan pembinaan moral Kepancasilaan bukan persoalan kota halal.
Harusnya Forkopimda di Treaning Bahaya Politik Identitas
Habib Syakur, juga menyoroti langkah Pemerintah Kota Malang dan Densus 88 Anti Teror Mabes Polri mengumpulkan para dai dan khatib, pada Selasa, (20/9/2022).
Memang tak ada yang salah, karena tujuannya untuk mengajak para dai dan khatib agar memberikan materi khutbah yang sejuk dan damai. Tetapi, semua sudah ketahui bahwa, sebagai penceramah tanpa diberikan imbauan pun, sudah tugas dan tanggung jawab mereka memberikan materi khutbah yang sejuk.
Seharusnya, lanjut Habib Syakur, yang dikumpulkan itu adalah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) seperti wali kota, bupati, dan DPRD. Mereka meski diberi treaning terkait bahanya memainkan politik identitas.
Mengingat menjelang Pemilu 2024 peluang politik identitas masih menguat dimainkan para pasangan calon, maupun kandidat lainnya sebab, rasa kebangsaan sudah mengalami degradasi seiring dengan menguatnya dampak negatif globalisasi di tengah masyarakat Indonesia.
“Jangan lupa, ini mendekati Pilpres 2024 politik identitas dimainkan. Harusnya treaning Forkopimda supaya jangan terlibat politik identitas. Karena yang berbahaya itu politik identitas bukan soal kota halal,” ucap Habib Syakur.
Selain itu, Habib Syakur yang juga ulama asal Malang itu, menduga Wali Kota Malang kebelet gaungkan Malang halal lantaran dipengaruhi oleh kelompok masyarakat yang notabenenya ingin terapkan konsep syariah di tengah eksistensi Indonesia sebagai negara heterogen.
Untuk itu, Wali Kota Malang, harus segera mencabut Raperda Malang Halal karena tidak relevan.
“Saya seorang muslim yang taat. Tapi kita harus menghadapi kenyataan kondisi yang heterogen seperti saat ini. Tidak boleh bersikap parsial,” tutup Habib Syakur.
