Jakarta, wartabrita.com – Edukasi kebencanaan merupakan pekerjaan rumah yang belum selesai hingga saat ini. Kebijakan terhadap edukasi kebencanaan ini sudah diinisiasi sejak 2012 lalu melalui Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SPAB).
Data InaRISK yang terintegrasi dengan Dapodik-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat lebih dari 75% sekolah di Indonesia berada di daerah rawan bencana.
Kondisi ini mendorong BNPB dan berbagai pihak untuk mengakselerasi penerapan SPAB sehingga satuan pendidikan aman untuk generasi penerus bangsa dapat terwujud.
Salah satu upaya tersebut dilakukan BNPB yang bekerja sama dengan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) dan Hizbul Wathan (HW).
Kolaborasi di bidang edukasi bencana ini terselenggara melalui penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) ketiga pihak di Kantor BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Jumat (19/6).
PKS bertujuan untuk pengimplementasian SPAB melalui kegiatan Kepanduan Hizbul Wathan.
Kerja sama ini akan berlangsung selama dua tahun. Kerja sama mencakup implementasi bimbingan teknis (bimtek) dan penyusunan materi bimtek, dimulai dari modul, petunjuk teknis hingga buku saku untuk pembelajaran murid di sekolah Muhammadiyah, khususnya peserta didik kepanduan Hizbul Wathan.
Adapun outcome yang diharapkan paska kerja sama ini yakni MDMC dan HW dapat mengadopsi secara mandiri SPAB berbasis HW di seluruh sekolah Muhammadiyah di Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Direktur Mitigasi BNPB Johny Sumbung menyampaikan bahwa langkah konkret dapat terlaksana setelah penandantanganan PKS implementasi SPAB ini.
“Sinerginitas BNPB dengan para pihak dapat mendorong penerapan SPAB secara berkelanjutan sehingga menjadi upaya mitigasi bencana untuk warga sekolah/peserta didik,” ucap Johny.
Sementara itu, MDMC menyampaikan apresiasi atas kerja sama tersebut. Ini merupakan langkah bersama dalam upaya mitigasi bencana. Sedangkan Ketua Kwartil Pusat HW Ramanda Muhcdi menyatakan,” Penanganan kebencanaan perlu diintegrasikan dalam kegiatan-kegiatan kepanduan sehingga bentuk kerja sama ini harus dilakukan sesegera mungkin paska penandatangan.
Kegiatan kolaborasi ini dihadiri juga Kepala Pelaksana BPBD D.I. Yogyakarta, Ketua MDMC, pengurus pusat baik dari MDMC, dan Hizbul Wathan, dan perwakilan dari fasilitator nasional SPAB.
(DPA)
