Wartabrita.com, Jakarta- Nasib tragis menimpa seorang perempuan paruh baya berinisial LS, ia harus mendekam dalam jeruji besi setelah dinyatakan bersalah dan divonis 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada Selasa (24/1/2022) lalu.
Majelis hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa bersalah karena melunasi cicilan mobil almarhum suaminya. yang menimbulkan kerugian terhadap yang mengaku ahli waris almarhum suaminya, Haryanto Muliawan (HM).
Padahal, LS adalah istri yang sah berdasarkan pemberkatan pernikahan pada tanggal 27 desember 2020 di GPDI Pondok Lestari Ciledug, Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang no 656/PDT.P /2021/PN.TNG tgl 16 Agustus 2021. Lalu Akte perkawinan No. 3603 -KW-07092021-0001 tanggal 18 September 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tangerang.
“Hal ini sungguh ironi melihat fakta bahwa terdakwa merupakan istri yang sah dari almarhum dan satu-satunya ahli waris yang sah menurut hukum,” kata Arco Misen Ujung sebagai kuasa hukum terdakwa, Rabu (25/1/2023).
Arco menjelaskan, kasus terdakwa LS bermula saat mendiang suaminya, almarhum HM meninggal dunia pada Meret 2021 lalu. Kemudian Terdakwa melunasi cicilan pembelian mobil sang suami.
Setelah melakukan pelunasan, terdakwa melakukan balik nama dan menjual mobil tersebut. Akan tetapi tindakan tersebut ditentang oleh adik almarhum HM yaitu Sugiarto Muliawan (SM) yang kemudian melaporkan terdakwa ke Polres Metro Jakarta Utara.
Bahwa dalam pernikahan antara terdakwa dengan almarhum suaminya tidak dikaruniai seorang anak. Sehingga terdakwa merupakan satu-satunya ahli waris yang sah dan berhak atas harta benda peninggalan almarhum suaminya
SM selaku adik dari almarhum HM bukanlah ahli waris yang sah menurut hukum, dikarenakan almarhum telah memiliki seorang istri yaitu terdakwa LS,” ujarnya.
Menurut Arco, majelis hakim telah keliru dan Sesat dalam merumuskan kerugian yang dimaknai bahwa SM selaku adik dari Almarhum HM adalah ahli waris yang dirugikan oleh terdakwa.
“Dengan adanya fakta di atas mununjukkan bahwa putusan majelis hakim sangatlah jauh dari keadilan sebagaimana seharusnya lahir dari lembaga peradilan,” tutur Arco.
