Mengutip laporan SAFEnet, dalam kurun waktu 2013 – 2021 ada lebih dari 400 orang di Indonesia yang dituntut dengan UU ITE karena konten di media sosial.
Jumlah tersebut diperkirakan jauh lebih banyak, mengingat tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai 73,7 persen dari total pengguna internet lebih dari 247 juta orang.
Dengan besarnya jumlah pengguna internet ini membuat pemerintah dan DPR RI berusaha melindungi warganya melaui regulasi.
Lestari mengatakan selain UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, DPR RI telah mensahkan UU Perlindungan Data Pribadi yang sedang menunggu dimasukan dalam lembaran negara.
Melalui kehadiran AKKuN, Lestari berharap banyak masyarakat yang akan terinspirasi untuk bijak menggunakan media sosial dan menghilangkan polarisasi yang belum selesai.
Apa lagi, masyarakat Indonesia saat ini akan memasuki tahun politik 2024 dan dikhawatirkan terjadi “perang” politik di dunia maya yang berdampak negatif ke masyarakat.
“Tentunya Asosiasi Konten Kreator untuk Nusantara dapat menginspirasi semua anak bangsa agar dapat berdiri kokoh di atas pilar konsesus kebangsaan kita, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Saya ingin mengajak teman-teman semuanya, membawa organisasi ini kembali sebagai salah satu pilar menguatkan konsesus kebangsaan kita. Karena konsesus kebangsaan adalah penguat nasionalisasi,” kata Lestari.
Sementara itu Ketua Umum AKKuN, Denny S Batubara, menyebut organisasinya memilki puluhan anggota yang tersebar di seluruh Indonesia.
Denny menyebut salah satu tujuan terbentuknya organisasi AKKuN untuk memberikan edukasi terhadap para konten kreator untuk membuat konten yang berkualitas dan berbobot.
“Kita sudah memulai dari tahun lalu dengan menginisiasi 800 jurnalis untuk menjadi konten kreator di salah satu aplikasi medsos dan ternyata bisa menghasilkan konten jurnalistik. Artinya kalau konten kreator ini diarahkan, bisa menghasilkan konten yang berkualtias,” ujar Denny.
